Lowongan Kerja - Daftar UMK Kudus Tahun 2000-2021
Lowongan Kerja - Daftar UMK Kudus Tahun 2000-2021
perihal gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Menurut garis besar, arti UMP bisa diartikan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Lowongan Kerja - Daftar UMK Kudus Tahun 2000-2021 seringkali membikin bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Kalau ingin mengulas lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi rentang waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Daya Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan tersebut, diterangkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang wajib diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meski keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketetapan
Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK mempunyai rentang waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketetapan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak berdasarkan perintah dari Gubernur tiap-tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diciptakan dengan memastikan beberapa hal penting seperti, keperluan hidup sesuai, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan diterangkan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap-tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Dalam Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat bisa jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Seandainya diperbandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi sebab faktor yang diterapkan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran apabila jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Seandainya berkeinginan mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur berdasarkan Keperluan Hidup Sesuai (KHL) dengan memastikan banyak hal.
Namun sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR telah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar bayaran minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Referensi tersebut diciptakan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengenal mulai dari pengertian beberapa istilah tentang standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa poin penting tentang ketetapan gaji UMR INDONESIA yang wajib Anda ketahui, yaitu seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Masalah penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi penuturan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah apabila gak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama akan menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.
Salah satunya yang kerap digalakkan oleh banyak buruh, terutama dalam hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA miliki besaran spesifik untuk penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.
Tentang hal penentuan UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada beragam jenis faktor dan argumen yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berbicara tentang penghasilan atau standard gaji minimal di INDONESIA benar-benar lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi buruh atau eksekutor bidang usaha, tentu Anda harus mengertinya. Berikut ada pengertian dan keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR merupakan standar paling rendah yang dipakai oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR ialah untuk memastikan supaya para buruh mendapat gaji sebagai pendapatan yang layak.
Mengacu dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan kalau UMR atau Penghasilan Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, terhitung gaji UMR INDONESIA.
Berdasarkan pemahaman itu dapat disimpulkan, jika UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi panutan atau dasar dalam penentuan besaran penghasilan, tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah area kabupaten/kota sesudah ditentukan oleh gubernur.
Komponen UMK dapat terdiri atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam makna lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.
Sesudah diatur dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya munculah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku satu wilayah Kota dan Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada daerah yang bersaungkutan.
1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengatur cara yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai rujukan supaya pelaku usaha memberikan bayaran terhadap para pegawai sesuai dengan tingkat keperluan sesuai hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para energi kerja, sehingga bisa mendapatkan bayaran yang sesuai. Tentunya hal itu sesuai dengan muatan kerja.
2. Komponen UMR
Menurut surat edaran Menteri Daya Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan bagian bayaran dan pendapatan. Pada dokumen tersebut jelas dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menerangkan bahwa bagian UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan konsisten. Padahal besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, semua bentuk tunjangan tak konsisten bukan termasuk bagian standar bayaran minimum. Formatnya ini sesuai dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tak konsisten dalam hal ini yaitu pembayaran bagus secara seketika ataupun tak untuk diberi terhadap pekerja dan keluarganya. Meliputi juga berbagai, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah ketidakhadiran.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Padahal ini istilah UMR memang telah tak diterapkan lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan begitu, standar bayaran regional yang diatur oleh kepala tempat mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi diperbandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menerangkan bahwa aturan itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala bayaran sesuai kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yaitu standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap-tiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan lazimnya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Terhadap Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang sesuai pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membuat rujukan tersebut berdasarkan keperluan hidup sesuai.
Hukuman, apabila terdapat perusahaan yang tak cakap membayar bayaran terhadap pekerja dipecahkan UMR atau UMK bisa mengerjakan penangguhan. Mengenai tata cara atau prosedurnya telah dikuasai dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, meski faktanya instansi tersebut cakap memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan sanksi pidana.
Bayaran pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan aturan ini diharapkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan tunduk terhadap aturan.
8. Langkah Terhadap Bayaran dibawah UMR
Menurut dengan kasus bayaran yang tak dibayarkan sesuai ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Ketetapan aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melewati beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan negosiasi bipartit apabila selama kurun waktu 30 hari belum menempuh kesepakatan, karenanya naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian bayaran. Formatnya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menerangkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberi terhadap pemilik bisnis kecil dengan prasyarat tertentu.
Jadi secara singkatnya, bayaran yang diberi pada usaha mikro dan kecil diatur berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan begitu, besaran nominalnya mencakup poin rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah review komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari berbagai sisi sampai ketetapan pemberlakuan standar gaji tersebut. semoga kabar ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
Comments
Post a Comment