Berita Seputar Dunia Kerja - Gaji UMK Flores Timur Tahun 2021/2022
Berita Seputar Dunia Kerja - Gaji UMK Flores Timur Tahun 2021/2022
Berbicara tentang gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Menurut garis besar, arti UMP bisa diartikan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Berita Seputar Dunia Kerja - Gaji UMK Flores Timur Tahun 2021/2022 seringkali membuat bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Kalau ingin berbicara lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Bentang Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan hal yang demikian, digambarkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang patut ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, walaupun keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketentuan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak menurut perintah dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diwujudkan dengan menetapkan sebagian hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, melihat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan digambarkan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat dapat jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Apabila dibandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh sebab elemen yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran sekiranya jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Apabila mau mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditetapkan menurut Kebutuhan Hidup Pantas (KHL) dengan menetapkan banyak hal.
Melainkan semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR telah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar upah minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Acuan hal yang demikian diwujudkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengetahui mulai dari pengertian sebagian istilah perihal standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian poin penting perihal ketentuan gaji UMR INDONESIA yang patut Anda kenal, adalah seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Permasalahan upah dari tahun ke tahun kerap menjadi percakapan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah kalau tidak disertai dengan standarisasi upah yang sama pasti menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.
Satu diantara yang senantiasa digalakkan oleh banyak karyawan, utamanya pada hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA punyai besaran khusus untuk upah UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.
Akan halnya pemastian UMR di wilayah masing-masing memanglah tidak sama, ada pelbagai ragam aspek serta argumen yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berbicara berkaitan upah atau standard penghasilan minimal di INDONESIA memanglah lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku karyawan ataupun eksekutor usaha, pastinya Anda harus mendalaminya. Di bawah ini ada pemahaman dan keterangan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR adalah standar paling rendah yang digunakan oleh pemilik usaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Alasan disahkannya UMR ialah untuk memastikan supaya para buruh menerima gaji sebagai penghasilan yang pantas.
Berpedoman pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan bahwa UMR atau Gaji Minimal Regional dikukuhkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, terhitung gaji UMR INDONESIA.
Berdasar pada artian itu dapat diambil simpulan, kalau UMR sebagai standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau alasan dalam pemastian besaran upah, tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak digunakan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK yakni Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota setelah ditetapkan oleh gubernur.
Komponen UMK bisa terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.
Sesudah ditetapkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuat lagi istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu wilayah Kota dan Kabupaten. Pengesahannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada wilayah yang bersaungkutan.
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengatur cara yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan supaya pelaku usaha memberikan upah kepada para pegawai layak dengan tingkat kebutuhan layak hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga dapat memperoleh upah yang layak. Tentunya hal itu layak dengan bobot kerja.
2. Bagian UMR
Menurut surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian terang dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen UMR berupa upah pokok dan tunjangan konsisten. Walaupun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Bagian UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, seluruh wujud tunjangan tidak konsisten bukan termasuk komponen standar upah minimum. Wujudnya ini layak dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak konsisten dalam hal ini adalah pembayaran baik secara langsung ataupun tidak untuk diberikan kepada pekerja dan keluarganya. Meliputi juga beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kehadiran.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Walaupun ini istilah UMR memang telah tidak dipakai lagi, hal itu layak Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan begitu, standar upah regional yang ditetapkan oleh kepala tempat mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah ditetapkan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menjelaskan bahwa undang-undang itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran layak skala upah layak kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR adalah standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada sebagian elemen dan lazimnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Kepada Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang layak pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membikin acuan hal yang demikian menurut kebutuhan hidup layak.
Hukuman, sekiranya terdapat perusahaan yang tidak cakap membayar upah kepada pekerja dipecahkan UMR atau UMK dapat mengerjakan penangguhan. Mengenai tata cara atau prosedurnya telah dipegang dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, walaupun faktanya instansi hal yang demikian cakap memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, layak UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan hukuman pidana.
Upah pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan undang-undang ini diinginkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan tunduk kepada undang-undang.
8. Langkah Kepada Upah dibawah UMR
Menurut dengan kasus upah yang tidak dibayarkan layak ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik relasi industrial.
Ketentuan undang-undang hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan melewati sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan negosiasi bipartit sekiranya selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, karenanya naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian upah. Wujudnya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberikan kepada pemilik bisnis kecil dengan persyaratan tertentu.
Jadi secara singkatnya, upah yang diberikan pada usaha mikro dan kecil ditetapkan menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan begitu, besaran nominalnya mencakup poin rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah ulasan komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari beragam sisi hingga ketentuan pemberlakuan standar gaji hal yang demikian. semoga kabar ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
Comments
Post a Comment