Daftar UMK Kuningan Tahun 2021/2022

Gaji UMR/UMP Aceh Utara Terbaru

1. Gaji UMP

tentang gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, arti UMP bisa diartikan sebagai standar upah minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di INDONESIA seringkali membuat bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Kalau ingin berbicara lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu menurut Keputusan Menteri Energi Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan hal yang demikian, digambarkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang patut ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, padahal keduanya sama-sama dijalankan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketentuan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak menurut instruksi dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditentukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diciptakan dengan menentukan sebagian hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan digambarkan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Dalam Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat bisa jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Jikalau dibandingi besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh sebab faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran kalau jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Jikalau ingin mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditentukan menurut Kebutuhan Hidup Pantas (KHL) dengan menentukan banyak hal.
Tetapi semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR telah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar upah minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Acuan hal yang demikian diciptakan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengetahui mulai dari pengertian sebagian istilah perihal standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian poin penting perihal ketentuan gaji UMR INDONESIA yang patut Anda ketahui, ialah seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Masalah upah dari tahun ke tahun sering jadi isu yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah kalau gak disertai dengan standarisasi upah yang sama pasti akan mengundang ketimpangan ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang senantiasa disuarakan oleh banyak karyawan, terutama pada hari buruh Nasional yaitu upah UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA punya besaran spesifik untuk upah UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.

Mengenai penentuan UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada beragam ragam variabel dan fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berdiskusi berkaitan upah atau standard penghasilan minimal di INDONESIA memanglah dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan atau eksekutor usaha, tentu Anda mesti memahaminya. Berikut di bawah ini ada pemahaman dan keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR merupakan standar minimal yang dipakai oleh pemilik usaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR adalah untuk menjamin supaya para karyawan mendapatkan upah sebagai penghasilan yang pantas.

Mengacu pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan bahwa UMR atau Penghasilan Minimal Regional dikukuhkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, terhitung gaji UMR INDONESIA.

Menurut pemahaman itu dapat diambil keputusan, jika UMR adalah standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi rujukan atau dasar dalam penentuan besaran upah, tapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak difungsikan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan terendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota usai ditentukan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat dibagi atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama upah pokok, tetapi bisa juga tidak.

Sesudah diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya munculah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri didasari oleh otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada kawasan itu.

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengendalikan metode yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai rujukan supaya pelaku usaha memberikan upah kepada para pegawai layak dengan tingkat kebutuhan layak hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para daya kerja, sehingga bisa memperoleh upah yang layak. Tentunya hal itu layak dengan bobot kerja.
2. Bagian UMR
Menurut surat edaran Menteri Energi Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pengelompokan bagian upah dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian terang dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menerangkan bahwa bagian UMR berupa upah pokok dan tunjangan konsisten. Walaupun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Tetap Bukan Bagian UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, semua wujud tunjangan tak konsisten bukan termasuk bagian standar upah minimum. Bentuknya ini layak dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.
Tunjangan tak konsisten dalam hal ini ialah pembayaran bagus secara seketika maupun tak untuk dikasih kepada pekerja dan keluarganya. Meliputi juga beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah absensi.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Walaupun ini istilah UMR memang telah tak digunakan lagi, hal itu layak Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan begitu, standar upah regional yang ditentukan oleh kepala tempat mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah ditentukan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingi UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menerangkan bahwa aturan itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran layak skala upah layak kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR ialah standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada sebagian faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Kepada Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang layak pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membuat rujukan hal yang demikian menurut kebutuhan hidup layak.
Hukuman, kalau terdapat perusahaan yang tak cakap membayar upah kepada pekerja dituntaskan UMR atau UMK bisa menjalankan penangguhan. Mengenai tata metode atau prosedurnya telah diatur dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, padahal faktanya instansi hal yang demikian cakap memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, layak UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan hukuman pidana.
Bayaran pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan aturan ini diharapkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan patuh kepada aturan.
8. Langkah Kepada Bayaran dibawah UMR
Menurut dengan kasus upah yang tak dibayarkan layak ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
Ketentuan aturan hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan melewati sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan menjalankan diplomasi bipartit kalau selama kurun waktu 30 hari belum menempuh kesepakatan, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian upah. Bentuknya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menerangkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang dikasih kepada pemilik bisnis kecil dengan persyaratan tertentu.
Jadi secara simpelnya, upah yang dikasih pada usaha mikro dan kecil ditentukan menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan begitu, besaran nominalnya mencakup poin rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah review komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari beraneka sisi sampai ketentuan pemberlakuan standar gaji hal yang demikian. semoga kabar ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,